Kebutuhan energi di sektor industri terus meningkat sehingga banyak perusahaan mencari sumber bahan bakar yang efisien. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah solar industri, karena daya tahannya tinggi dan mudah didistribusikan.
Namun, dibalik penggunaannya, penting bagi perusahaan memahami proses pengadaan dan aspek legalitasnya agar tidak terjerat sanksi hukum.
Apa itu Solar Industri?
Solar industri adalah jenis bahan bakar minyak non-subsidi yang digunakan oleh sektor komersial dan manufaktur. Berbeda dengan solar subsidi, produk ini dijual dengan harga pasar dan diperuntukkan bagi perusahaan dengan kapasitas produksi besar seperti pabrik, transportasi logistik, atau pembangkit listrik.
Solar industri diproduksi dan didistribusikan oleh badan usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah, seperti Patra Niaga dan sejumlah supplier swasta yang terdaftar di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
Proses Pengadaan Solar Industri
Agar pasokan solar industri berjalan lancar dan sesuai ketentuan, perusahaan wajib mengikuti beberapa tahapan dalam proses pengadaan berikut ini.
- Analisis kebutuhan energi
Tahap awal dimulai dari analisis kebutuhan konsumsi BBM. Perusahaan harus menghitung volume penggunaan per bulan berdasarkan kapasitas produksi dan jam operasional. Analisis ini membantu menentukan jenis dan jumlah solar yang diperlukan.
- Pemilihan vendor resmi
Setelah mengetahui kebutuhan, perusahaan harus memastikan pembelian hanya dari penyedia solar industri resmi yang memiliki izin usaha niaga umum (INU) dan izin niaga khusus (INK) dari pemerintah.
Vendor legal biasanya dapat menunjukkan dokumen seperti:
- Nomor registrasi BPH Migas
- Surat izin niaga BBM
- Surat domisili dan NPWP perusahaan
- Pembuatan kontrak dan Term of Payment (TOP)
Tahap berikutnya adalah penyusunan kontrak kerja sama yang mencakup:
- Harga per liter
- Syarat pengiriman
- Termo of payment
- Mekanisme penanganan keluhan dan kualitas produk
Kontrak yang jelas akan melindungi kedua belah pihak, baik vendor maupun pembeli, dari potensi sengketa di kemudian hari.
- Pengiriman dan quality control
Vendor akan melakukan pengiriman sesuai jadwal yang telah disepakati. Pada tahap ini, Anda perlu memastikan kualitas untuk memverifikasi spesifikasi produk, seperti kadar sulfur, viskositas, dan densitas.
Hasil pengujian biasanya disertakan dalam Certificate of Quality (COQ) atau Certificate of Analysis (COA).
Aspek Legalitas dalam Pengadaan Solar Industri
Legalitas menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam pengadaan solar industri. Pasalnya, praktik jual beli BBM non-resmi masih banyak terjadi dan dapat menimbulkan risiko hukum serius.
- Dasar hukum
Dasar hukum pengadaan solar industri mengacu pada:
- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang kegiatan niaga BBM
- Peraturan BPH Migas terakhir distribusi dan pengawasan BBM non-subsidi
Dengan memenuhi aturan iini, perusahaan memastikan seluruh transaksi dilakukan secara legal dan transparan.
- Resiko membeli solar ilegal
Penggunaan solar ilegal tidak hanya merugikan negara, tapi juga dapat menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan, seperti:
- Denda dan sanksi pidana
- Kerusakan mesin akibat kualitas bahan bakar rendah
- Gangguan operasional akibat penindakan hukum
Penting Memilih Mitra Terpercaya
Untuk menghindari risiko dan memastikan operasional berjalan tanpa hambatan, perusahaan perlu bekerja sama dengan penyedia solar industri terpercaya seperti PT Patra Sinergi.
Dengan jaringan distribusi resmi, jaminan legalitas, dan kualitas produk terstandar, proses pengadaan menjadi lebih aman, efisien, dan sesuai regulasi pemerintah.
